Pemerintah Aceh Besar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar melaksanakan FGD (Focus Group Discussion) dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan Sistim Pendidikan Terpadu dan penerapan Program Ma'had Tahfidz di Kabupaten Aceh Besar.
Kegiatan FGD tersebut diikuti oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah terkait bersama MPD, PGRI dan Lembaga Organisasi lainnya dilaksanakan di aula D'Energi Coffee Ingin Jaya, 23 Februari 2019.
Kepala Disdikbud Dr. Silahuddin, M.Ag meminta seluruh pihak agar memberi masukan yang konstruktif untuk pengembangan program pendidikan di Aceh Besar yang lebih baik dan lebih maju kedepan sehingga pendidikan menjadi milik semua elemen, tidak lagi menjadi tupoksi dinas pendidikan, sekolah dan guru saja.
Terkait rencana Pemerintah yang akan melaksanakan Program Tahfidz untuk mendukung terciptanya 1 gampong 1 hafidz mendapatkan respon yang positif dan banyak masukan dalam diskusi yang dilaksanakan selama 2 jam tersebut diantaranya T. Mardhatillah seorang guru Tahfidz dari LPTQ Aceh Besar menyampaikan bahwa dulu Pendidikan Al Qur'an dilaksanakan dalam keluarga baik hafal, membaca dan mempelajari.
"Saat ini sudah sangat jarang dan hampir tidak ada lagi pendidikanAl Qur'an dalam keluarga Sehingga diinisiasilah muncul pondok tahfidz dan upaya pemerintah melaksanakan program Pendidikan tahfidz jangan hanya untuk anak yang pinter saja,tetapi diharapkan harus juga menampung anak-anak yang kurang memiliki daya tangkap hafalan," ungkap Mardha.
Majelis Pendidikan Daerah Aceh Besar, Abu Bakar MPd memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pelaksanaan SPT (Sistim Pendidikan Terpadu) yang baru dilaksanakan sebagai pilot project.
Hal itu disampaikan setelah beberapa kali melihat langsung penerapannya ke beberapa sekolah di Aceh Besar.
"Pendidikan terpadu telah menampakkan perubahan kepribadian anak didik, dimulai lagi dengan menghormati orang tua dan guru dengan mencium tangan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh dewan guru.
Harapan selanjutnya adalah lahirnya nilai kejujuran, toleransi, saling menghargai dan nilai universal lainnya pana siswa kita," harap Abu Bakar.
Komisi V DPRK Aceh Besar Irawan Abdullah juga memberikan masukan terhadap pelaksanaan Ma'had Tahfidz di Aceh Besar supaya program tersebut tidak hanya sebatas dilaksanakan pada pemerintahan ini saja, namun harus dalam jangka panjang dan harus terintegrasi dengan program di lembaga pemerintahan lainnya baik dinas dayah, baitul mall dan lainnya.
"Program ini membutuhkan Sumber daya yang sangat besar apalagi dilaksanakan dengan pembentukan lembaga baru di tempat yang sudah ada yaitu di Pesantren Al fauzul kabir kota Jantho, sehingga harus terintegrasi dengan baik," kata Irawan.
Program SPT yang telah berjalan di beberapa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Aceh Besar dilaksanakan dengan kegiatan dari pagi hingga waktu ashar selama 6 hari dalam seminggu. Programnya diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler, diniyah, tahfidzdan tahsin disore hari sementara pagi tetap berlangsung pendidikan umum dengan pelaksanaan sholat dhuha dan sholat fardhu berjama'ah tepat waktu.
Sementara Program Ma'had Tahfidz yang akan diboarding di Ponpes Al Fauzul Kabir sedang dirumuskan konsep pelaksanaan, manajemen dan pendidikan oleh Dewan KOmite yang ditunjuk oleh Pemerintah Aceh Besar.
FGD yang dilaksanakan pagi tadi akan menjadi masukan dan rujukan untuk merumuskan Peraturan Bupati maupun rumusan sebagai rancangan Qanun Pendidikan Tahfiz Al Qur'an di Aceh Besar dengan tujuan untuk melhirkan generasi Qur'ani yang mampu menjadi Imam memakmurkan Meunasah-meunasah di gampong Aceh Besar dimasa mendatang. (SR)
Sumber : Acehbesarkab.go.id
